Perkembangan Pers pada Masa Orde Baru

Belum ada rating.

Perkembangan dan Kondisi Pers Pada Masa Orde Baru – Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Suharto (tahun 1966-1998). Pemerintahan Orde Baru berawal dari keberhasilannya menggagalkan G-30- S/PKI yang bertujuan membentuk negara Indonesia berasaskan komunis.

perkembangan pers pada orde baru
Sumber : Pexels.com

Sejak saat itu, Orde Baru bertekad mengembalikan Indonesia kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru berupaya mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Orde Baru disebut juga sebagai Orde Pembangunan.

Baca juga : Mengatasi Google Play Store Error

Kondisi Pers Saat Awal Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru (tahun 1964), pers sempat menikmati kebebasannya. Saat itu sempat muncul beberapa surat kabar harian yang diterbitkan para mahasiswa, antara lain surat kabar harian KAMI, API, atau Trisakti. Dengan keluarnya UU No. 11/1966, telah diletakkan kembali sendi-sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945.


Tap MPRS Nomor 32 tanggal 12 Desember 1966

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 32 tanggal 12 Desember 1966, pers mendapatkan angin segar dari pemerintah, di antaranya, sebagai berikut :

  1. Pasal 4 : Pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.
  2. Pasal 5 : Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dan dijamin.
  3. Pasal 8 (2) : Pendirian surat kabar tidak perlu SIT dari pemerintah, hanya saja kebebasan pers berlaku hingga 15 Januari 1975.

Pers selalu merefleksikan situasi dan kondisi masyarakat. Pers nasional di masa Orde Baru tumbuh dan berkembang menjadi salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengharapkan pers nasional sebagai mitra dalam rangka menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat.

Terjadinya Tekanan & Pembredelan Terhadap Pers

Setelah masa-masa awal orde baru terlewati, terjadi berbagai tekanan-tekanan terhadap Pers. Bahkan, harian Abadi, Indonesia Raya, Pedoman, Pemuda Indonesia dibredel oleh pemerintah Orde Baru untuk dilarang terbit selamanya. Pers mahasiswa juga tak luput dibredel setelah penerapan NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus).

Kebijakan Orde Baru membungkam Pers nasional pada dasarnya dipicu oleh peristiwa Malari (Malapetaka 1 Januari) I & II di Jakarta (tahun 1974/1976), dan tak luput juga di wilayah kampus lainnya, seperti Gelora Mahasiswa UGM, almamater IPB, Media IT, Kampus ITB, dan Salemba UI. Saat itu, pers menjadi media vital dalam mengomunikasikan pembangunan. Oleh karenanya, pers yang mengkritik pembangunan akan mendapat tekanan dan intimidasi.

Baca juga : Pers pada masa reformasi

Pada awalnya, Orde Baru bersikap terbuka dan mendukung pers. Namun, dalam perjalanan, berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau terlalu berani mengkritik pemerintah dibredel atau dilakukan pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Perumusan konsep pers Pancasila mulai dilakukan tanggal 7-8 Desember 1984 di Solo. Selanjutnya, muncul istilah “pers bebas yang bertanggung jawab”. Namun demikian, pers tetap sering dibredel dengan alasan meresahkan masyarakat dan menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Beberapa yang sempat dibredel antara lain :

  • Prioritas (1987),
  • Monitor (1990),
  • Tempo,
  • Editor,
  • De-Tik (1994), dan
  • Simponi (1994).

P3I Dimasukkan Ke Keluarga Besar Pers Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dimasukkan dalam keluarga besar pers Indonesia bersama PWI, SGP, dan SPS. Ketika Peraturan Menteri Penerangan No. 10 Tahun 1984 diberlakukan, sejak itulah keluar aturan tentang SIUP. Terjadilah persaingan ketat pers secara bisnis. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 membuka peluang pemodal asing masuk pers. Pers mulai terjebak antara idealisme politik dan pragmatisme ekonomi.

Ringkasan Perkembangan Pers Pada Masa Orde Baru

Kesimpulannya, pada era Orde Baru, pers diperlakukan sebagai berikut :


  1. Pengamalan Pancasila di bidang jurnalistik menjadi jantung kelembagaan pers, manifestasi peran, tugas, dan kewajiban pers sebagai lembaga.
  2. Dibentuknya Departemen Penerangan sebagai alat kontrol terhadap pers.
  3. Diharuskannya penerbitan pers dengan SIUPP yang diberikan oleh Departemen Penerangan.
  4. Meletakkan sendi-sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945, dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pers.

Daftar Pustaka

  • Atik Hartati, SarwonoPendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII

Berikan rating konten :

Leave a Comment